Ads block

Konsep Pajak Penghasilan dari Pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26
Pasal 21 Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau dipe…
Baca selengkapnya »
Sesuai Prosedur Perubahan Pertambahan Pajak Nilai (PPN) Dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
P PN merupakan pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Pemungutan PPN ini diatur dalam Undang-Undang PPN …
Baca selengkapnya »
SEARCH
LATEST
3-latest-65px
SECCIONS
- Akibat Korupsi (1)
- Dampak Korupsi di berbagai bidang (1)
- Ekonomi (1)
- Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (1)
- Hukum (1)
- Korupsi dan Pemerintahan (2)
- Pemerintahan (1)
- Penyebab Korupsi (1)
- Pertahanan dan Keamanan (1)
- Pertambahan Pajak Nilai (PPN) (1)
- Politik (1)
- Sistem Perpajakan (1)
- tipologi Korupsi (1)
- UTS (1)
Diberdayakan oleh Blogger.
STRATEGI PENANGANAN POLITIK UANG PEMILU TAHUN 2019 PROVINSI JAMBI
STRATEGI PENANGANAN POLITIK UANG PEMILU TAHUN 2019 PROVINSI JAMBI Ketua Penyusun: Rahmat Yusuf H1A119049 Dosen Pengampu: Alva Beriansya...
Cari Blog Ini
Arsip Blog
- Maret 2022 (2)
- Februari 2022 (1)
- Oktober 2021 (2)
- September 2021 (2)
- Mei 2021 (1)
- April 2021 (1)
- Desember 2019 (3)
- November 2019 (1)